Skip to main content

Polda Metro Tetapkan Tersangka Terhadap 9 Aktivis Demo Hardiknas, KASBI:Ini Bentuk Arogansi Kekuasaan

Reporter: Imran
Pojokviral
Penangkapan sembilan orang aktivis buruh, mahasiswa dan pelajar oleh jajaran Polda Metro Jaya usai aksi demo  di Hari Peringatan Pendidikan Nasional pada 3 Mei 2021 tempo hari kembali dipersoalkan kalangan aktivis buruh. 

Pasalnya, dalam waktu semalam saja, para aktivis yang terdiri dari Sekretaris Jenderal Konfederasi KASBI, anggota KASBI, aktivis pelajar dan mahasiswa itu berujung penetapan mereka sebagai tersangka.

Para aktivis yang tengah berjuang mengusung  tuntutan keringanan biaya kuliah/semester, komersialisasi sistem pendidikan  itu  langsung dijerat pasal-pasal pidana. Seperti pasal 14 ayat 1 UU N 4/1984 tentang Wabah dan Penyakit Menular, pasal 216 dan 218 KUHP.

“Ini bentuk arogansi kekuasaan dan kesewenang-wenangan terhadap demokrasi yang seharusnya terpelihara dan dijaga serta dilindungi oleh UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum,” kata Ketua Presdium KASBI, Nining Elitos di Jakarta, Kamis (26/5/2021).

Penetapan tersangka terhadap kesembilan aktivis tersebut, lanjut  Nining, merupakan bentuk kriminalisasi. “Seharusnya, aspirasi rakyat perlu diakomodir, baik dalam bentuk audiensi maupun protes terbuka. Kriminalisasi itu  bertentangan dengan UU No 9/1998 pada pasal 5 ayat 2," tambah Nining. 

Penetapan tersangka itu, menurut Nining, justru sangat tendensius dan menciderai wibawa Presiden Jokowi. "Kontradiktif dengan seruan Presiden Joko Widodo yang pernah menyampaikan agar semua warga negara dapat bersikap kritis terhadap pemerintahan yang tengah berjalan, " tambahnya. 

Nining mengungkapkan, Konfederasi KASBI sudah menyampaikan protes terbuka kepada Kapolda Metro Jaya, Kapolri Jendral Listyo Sigit P, Menkopolhukam RI Mahfud MD, Mendagri RI Tito Karnavian dan Mendikbud RI. 

"Pertama, hentikan kriminalisasi. Kami menuntut  Kapolri dan Menkopolhukam  untuk menjamin kebebasan berekspresi di muka umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bebaskan sembilan  tersangka tanpa syarat. Pulihkan nama baik mereka," tandasnya. 

Nining juga menyerukan kepada seluruh basis perlawanan anggota KASBI untuk mengampanyekan adanya praktik kriminalisasi aktivis buruh, pelajar dan mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka, baik di seluruh daerah, hingga kampanye internasional tentang ancaman demokrasi di Indonesia.

"Kami mengajak seluruh jaringan perlawanan rakyat di Indonesia untuk melancarkan aksi-aksi protes untuk menyelamatkan masa depan demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan kesejahteraan yang terus kita perjuangkan," tutupnya.

Sementara itu, Sekjen KASBI, Sunarno menagih janji Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono  bahwa penegakan hukum harus  berbasis ultimum remedium, yakni mediasi, negosiasi, kekeluargaan, administrasi dapat saja ditempuh,sejauh menuju proses penegakan hukum yang berkeadilan. 

"Kabareskrim juga  meminta jajaran Polri untuk tidak menambah beban masyarakat dengan permainan kotor pelayanan penyelidikan dan penyidikan kepolisian. Hentikan yang seperti itu. Bekerja baik dan membela yang benar saja, enggak susah kita,” tegas Sunarno menirukan ucapan Kabareskrim Agus Andrianto dalam sebuah kesempatan.