Skip to main content

May Day Momentum Massa Buruh Melawan Penguasa Oligarki

Penulis: Imron Gofur
Pojokviral, Jakarta
Gerakan Buruh Bersama Rakyat  (GEBRAK) bakal menurunkan ribuan massa aksi unjuk rasa pada Hari Buruh Internasional (May Day)  hari ini, Sabtu (1/5/2021). 

Aksi May Day  bakal dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai pukul 17.30 WIB. Aksi unjuk rasa ini akan dilakukan dengan longmarch dan orasi-orasi dari Kantor ILO menuju Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. 

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos mengungkapkan, gerakan buruh  yang terdiri dari organisasi buruh, tani, mahasiswa, masyarakat miskin kota, pemuda, pelajar, jurnalis, perempuan, nelayan, pembela HAM, lembaga bantuan hukum ini menyerukan kepada seluruh gerakan rakyat progresif
menjadikan May Day 2021 sebagai hari perlawanan. 

"May Day harus dijadikan momentum
konsolidasi untuk membangun persatuan yang nyata!" tegas Nining pada Sabtu pagi (1/5/2021). 

Ada 10 tuntutan dalam aksi ini. Yakni,   massa buruh meminta penguasa untuk mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja dan PP turunannya, berikan hak dasar bagi buruh di antaranya :THR, upah layak, upah sektoral,  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta jaminan sosial.

Gebrak juga menuntut tidak lagi ada praktik  PHK,  menolak outsourcing dan  jaminan atas bekerja.

"Berikan perlindungan bagi rakyat dalam massa pandemi :bansos dan vaksin gratis.
Usut tuntas korupsi bansos dan BPJS Ketenagakerjaan.
Hentikan kriminalisasi rakyat penolak omnibuslaw dan lindungi demokrasi di seluruh sektor.
Tolak skema liberalisasi-komersialisasi pendidikan, gratiskan biaya pendidikan selama
pandemi," paparnya.

Selain itu, Gebrak juga meminta penguasa untuk 
menghentikan penggusuran dan perampasan tanah dengan dalih investasi.

"Berikan perlindungan buruh migran, PRT dan pekerja informal.
Ciptakan ruang aman bebas kekerasan sistematis untuk perempuan, termasuk segera sahkan RUU PKS, " tambahnya. 

Ilhamsyah dari Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI) menyerukan kepada massa buruh untuk menjadikan gerakan rakyat sebagai agenda politik progresif yang sistematis dan saling terkonsolidasi antarsektor. 

"Dengan demikian, tuntutan politik dari akar rumput dapat
dimenangkan tanpa bergantung pada partai-partai politik pro oligarki
saat ini. Tidak lagi tergantung pada  DPR," kata Ilham.

Dia mencontohkan soal Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga yang lebih dari 17 tahun mangkrak di tangan DPR. 

"Para pekerja rumah
tangga menunggu belasan tahun untuk mendapat pengakuan dan perlindungan
hukum dari negara. Pekerja rumah tangga berhak mendapatkan pengakuan dan
perlakuan sebagai pekerja sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta untuk
mencegah terjadinya diskriminasi dan kekerasan," paparnya.

Dewi Kartika dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencontohkan kasus  lainnya. Yakni, kebutuhan akan disahkannya Rancangan Undang-undang Penghapusan
Kekerasan Seksual yang telah lama didorong namun selalu dimentahkan DPR.

Padahal, Komnas Perempuan mencatat, adanya kenaikan pengaduan langsung kasus
kekerasan terhadap perempuan sebesar 40 persen atau naik sebesar 970 kasus di
tahun 2020. 

"Kenaikan pengaduan langsung tersebut masih belum diikuti dengan
respon dari pemerintah untuk melindungi hak konstitusional warganya yang dalam
hal ini  hak untuk memiliki perlindungan di hadapan hukum melalui pengesahan
peraturan perundang-undangan yang berperspektif korban," paparnya.